Perkuat Kolaborasi Kajati Sulsel Sila Pulungan Temui Rektor Unhas dan Tinjau Pusat Kajian Kejaksaan
KEJATI SULSEL, Makassar– Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Dr. Sila H. Pulungan, melakukan kunjungan silaturahmi ke Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, pada Selasa, 23 Juni 2026.
Dalam kunjungan ini, Kajati Sulsel yang turut didampingi Asisten Pembinaan (Asbin) Abdillah, membahas peningkatan sinergi kelembagaan. Agenda utama mencakup pelaksanaan kuliah umum, akses pendidikan magister dan doktoral bagi jaksa, hingga pendampingan hukum untuk kegiatan kampus.
Rektor Unhas menyambut hangat inisiatif kolaborasi lintas sektor tersebut. Ia menilai sinergi antara dunia akademik dan penegak hukum sangat dibutuhkan, baik untuk peningkatan kapasitas maupun tata kelola institusi.
"Unhas membuka pintu seluas-luasnya untuk peningkatan akademik para jaksa melalui program S2 dan S3. Kami juga berharap Kejati Sulsel dapat memberikan pendampingan hukum agar seluruh pelaksanaan proyek di Unhas berjalan sesuai koridor hukum," ujar Prof. Jamaluddin Jompa.
Merespons hal tersebut, Kajati Sulsel Dr. Sila H. Pulungan menegaskan komitmen Korps Adhyaksa untuk mendukung iklim pendidikan, sekaligus mengamankan program strategis di lingkungan kampus.
"Kolaborasi ini sangat strategis. Pendidikan lanjutan di Unhas akan mencetak jaksa-jaksa yang lebih profesional. Sebaliknya, kami siap mengawal dan mendampingi setiap proyek strategis Unhas agar terhindar dari potensi masalah hukum ke depannya," tegas Dr. Sila H. Pulungan.
Usai pertemuan di Gedung Rektorat, Kajati Sulsel melanjutkan kunjungannya meninjau Pusat Kajian Kejaksaan di Fakultas Hukum (FH) Unhas. Dalam peninjauan ini, beliau didampingi langsung oleh Dekan FH Unhas, Prof. Dr. Hamzah Halim.
Fasilitas yang diresmikan oleh Jaksa Agung H.M. Prasetyo pada 10 Oktober 2017 silam ini memiliki rekam jejak historis yang kuat. Keberadaannya terus dimaksimalkan sebagai wadah riset dan kajian strategis antara akademisi dan praktisi terkait sistem penegakan hukum di Indonesia.
Makassar, 23 Juni 2026
KASI PENKUM KEJATI SULSEL