Kawal Proyek Infrastruktur Kajati Sulsel Sila Pulungan Terima Kunjungan Tiga Balai Kementerian PU
KEJATI SULSEL, Makassar – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Dr. Sila H. Pulungan, menerima kunjungan silaturahmi dan koordinasi dari perwakilan balai kementerian pekerjaan umum wilayah Sulawesi Selatan. Pertemuan sinergis ini dilangsungkan di ruang kerja Kajati Sulsel pada Rabu, 24 Juni 2026.
Kunjungan kerja tersebut dihadiri langsung oleh para kepala balai maupun perwakilan jajaran dari tiga instansi teknis, yakni Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan, Indra Cahya Kusuma, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Heriantono Waluyadi dan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis (Satker PPS Sulsel), Iwan.
Agenda utama audiensi ini adalah melaporkan progres pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur strategis yang tengah digarap oleh kementerian pekerjaan umum di wilayah Sulawesi Selatan. Laporan tersebut mencakup proyek rehabilitasi jalan nasional, percepatan pembangunan Inpres Jalan Daerah, pengerjaan kelanjutan Bypass Mamminasata, penyelesaian konstruksi Bendungan Jenelata, hingga realisasi pembangunan fasilitas pendidikan berupa Sekolah Rakyat.
Di samping pemaparan progres fisik bangunan, pertemuan ini secara khusus membahas upaya pencegahan hambatan proyek melalui pendampingan hukum. Kejati Sulsel dan ketiga balai tersebut mematangkan pola pengawalan yang terintegrasi, baik melalui program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) yang digawangi oleh Bidang Intelijen, maupun pendampingan dan pertimbangan hukum dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Melalui keterlibatan aktif Bidang Intelijen dan Datun, Kejati Sulsel berkomitmen untuk memitigasi segala bentuk ancaman, gangguan, maupun potensi permasalahan hukum di lapangan. Sinergi ini ditujukan untuk memastikan seluruh proyek infrastruktur pemerintah dapat terselesaikan dengan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
Makassar, 24 Juni 2026
KASI PENKUM KEJATI SULSEL